Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito saat membuka Raker yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Foto : Arief/Man

Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati di tengah tekanan ekonomi global yang terus mengalami pelambatan, guna membahas realisasi APBN 2019 dan Outlook Perekonomian di tahun 2020. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito itu, Komisi Keuangan itu ingin melihat dampak ekonomi global terhadap APBN dan kondisi ekonomi dalam negeri.

“Sesuai agenda Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan hari ini, kita akan membahas mengenai Realisasi APBN 2019 dan Outlook Perekonomian 2020 mendatang,” ungkap Dito saat membuka Raker yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Berdasarkan pemaparan Menkeu, sepanjang tahun lalu perekonomian domestik dinilai mampu menunjukkan ketahanan di tengah gejolak perekonomian dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan di atas 5 persen, dengan inflasi yang rendah, nilai tukar yang terkendali serta yield surat utang negara yang menurun.

Realisasi pendapatan negara pada 2019 dicatat mencapai Rp 1.957,2 triliun, atau tumbuh sekitar 0,7 persen dari capaian 2018. Pendapatan tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.545,3 triliun, ditambah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 405 triliun dan hibah senilai Rp 6,8 triliun.

Adapun inflasi tahun 2019, tercatat sebesar 2,72 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan capaian terendah sepanjang 20 tahun terakhir. Sementara nilai tukar rupiah cenderung menguat di tahun 2019, dengan target 2020 diperkirakan berada dalam kisaran Rp 14.400 per dollar Amerika Serikat (AS).

Selain itu, realisasi belanja pada tahun 2019 tercatat mencapai Rp 2.310,2 triliun, atau tumbuh 4,4 persen dari realisasi di tahun 2018 lalu. Belanja ini meliputi belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 876,4 triliun, dan realisasi belanja Non K/L yang mencapai Rp 622,6 triliun. Realisasi tersebut diperuntukkan bagi pembayaran bunga utang Rp 275,5 triliun dan subsidi sebesar Rp 201,8 triliun.

Selanjutnya, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 811,3 triliun, meningkat 7,1 persen dari tahun 2018. Oleh karenanya, dengan pendapatan dan belanja negara ini maka defisit sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 2,2 persen dari PDB. Realisasi ini lebih lebar dibandingkan target awal yakni sebesar 1,84 persen dari PDB.

Defisit ini mencapai sebesar Rp 353 triliun atau lebih tinggi dari target awal yang hanya sekitar Rp 296 triliun. “Fundamental perekonomian yang baik selama tahun 2019 ini dan tren perbaikan yang mulai tampak, menjadi modal kuat dalam menghadapi tahun 2020 dengan terus melakukan reformasi di berbagai aspek untuk memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional,” simpul Menkeu. (alw/sf)